BGN perketat standar dapur MBG di Teluk Wondama cegah kasus keracunan

Wasior (usmnews) – Dikutip dari ANTARA News. Pemberitaan dari Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menyoroti langkah-langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan sebagai respons proaktif untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang sempat menjadi isu hangat. Pejabat BGN, Enny Indarti, menjelaskan bahwa upaya pengawasan ini berfokus pada peningkatan standar, dimulai dari proses pengolahan, penanganan, hingga penyajian makanan yang disajikan kepada peserta didik.

Langkah konkret yang telah diambil oleh BGN adalah dengan memberikan pelatihan intensif kepada para penjamah makanan atau relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Enny Indarti menekankan pentingnya pelatihan ini agar setiap relawan memahami dan menerapkan standar pengolahan makanan yang ketat. Menurutnya, pemahaman dan penerapan standar ini adalah wajib bagi seluruh SPPG di Teluk Wondama, demi memastikan Program MBG dapat memberikan manfaat optimal sesuai ekspektasi bersama.

Fokus utama dari pelatihan ini adalah pada aspek keamanan dan kebersihan pangan (higiene). Enny Indarti menegaskan bahwa kualitas gizi yang baik hanya dapat tercapai jika proses pengolahan makanan dilakukan secara higienis. Keputusan untuk memperketat pelatihan ini didorong oleh maraknya kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan keseriusan BGN dalam mengatasi masalah keamanan pangan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat program.

Edukasi yang diberikan tidak hanya mencakup teknik kebersihan praktis, tetapi juga menekankan pentingnya pendaftaran relawan pada sistem pembelajaran jarak jauh bernama Pelataran Sehat. Keikutsertaan relawan dalam program pelatihan Pelataran Sehat ini menjadi prasyarat untuk penerbitan Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) oleh dinas kesehatan setempat. Menurut Enny, SLHS ini sangat dibutuhkan sebagai upaya krusial untuk menekan potensi keracunan makanan. Tidak berhenti di situ, BGN juga merencanakan langkah jangka panjang berupa sertifikasi halal terhadap seluruh dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memastikan keamanan pangan yang disajikan, BGN juga mengambil inisiatif untuk menyiapkan rapid test kit. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi potensi cemaran pestisida pada pangan segar, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Penggunaan test kit ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh BGN untuk memastikan bahwa penyajian MBG telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga makanan yang disajikan benar-benar sehat, aman, dan higienis.

Sebagai langkah preventif tambahan dan untuk memperkuat kualitas pengelolaan, BGN telah menetapkan aturan baru yang cukup signifikan. Aturan tersebut mewajibkan kepala dapur SPPG minimal memiliki ijazah koki atau latar belakang pendidikan di bidang tata boga. Persyaratan ini diharapkan dapat menjamin bahwa pengelolaan dan pengolahan makanan di dapur SPPG ditangani oleh individu yang memiliki kompetensi dan pengetahuan profesional di bidang kuliner. Diharapkan perbaikan sistem dan penetapan aturan baru ini akan memperkuat pengelolaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan akhir agar program ini dapat dijalankan secara mandiri oleh masyarakat setempat dengan standar kualitas yang tinggi.

Meskipun pelaksanaan Program MBG menghadapi berbagai kendala operasional, Enny Indarti memastikan bahwa program ini memberikan manfaat ganda yang signifikan. Manfaat tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan kecukupan gizi anak-anak peserta didik, tetapi juga berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

Enny Indarti menjelaskan bahwa fokus Program MBG tidak hanya pada gizi, tetapi juga pada dampak positif terhadap ekonomi lokal. Setiap dapur SPPG menerima alokasi anggaran yang cukup besar, sekitar Rp100 juta. Sebagian besar dari dana ini dialokasikan untuk menyerap hasil produksi dari berbagai sektor lokal, seperti petani, nelayan, peternak, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Perputaran dana yang terjadi melalui mekanisme ini secara efektif mendorong aktivitas ekonomi di daerah dan pada saat yang sama, turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjadikan MBG tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput.

Kepala BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, memberikan detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan di Teluk Wondama. Dijelaskan bahwa pelatihan tahap awal berhasil diikuti oleh 87 relawan yang berasal dari dua dapur SPPG di Distrik Wasior. Kedua dapur ini secara total melayani sekitar 5.100 siswa dari jenjang TK/Paud hingga SLTA.

Erika Vionita Werinussa memastikan bahwa proses pelatihan akan terus berlanjut secara bertahap, dengan sasaran mencakup seluruh dapur SPPG yang ada di Teluk Wondama, termasuk tiga dapur baru yang direncanakan akan segera beroperasi. Tujuannya adalah memastikan semua relawan yang terlibat dalam program ini memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai cara mengolah dan menyajikan makanan yang aman, sehingga Program MBG di Teluk Wondama dapat berjalan dengan sukses dan minim risiko. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen serius BGN dan pemerintah daerah dalam menyediakan makanan bergizi yang aman dan higienis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.