Benarkah Siswa TK Dapat Dana PIP Rp 450.000 Mulai 2026? Ini Faktanya

Jakarta (usmnews) – Belakangan ini, beredar kabar di media sosial bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa Taman Kanak-kanak (TK) sebesar Rp 450.000 per tahun mulai 2026. Informasi ini ramai dibagikan warganet, salah satunya oleh akun Instagram @ahquote pada Rabu (3/9/2025) dan Kamis (4/9/2025).

Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera meluruskan informasi tersebut. Melalui Instagram Story @kemendikdasmen pada Rabu (3/9/2025), pihak kementerian menegaskan bahwa kabar tersebut belum benar. Pemerintah belum menetapkan PIP untuk jenjang TK, dan saat ini program tersebut masih dalam tahap usulan.

Meski demikian, pemerintah memang tengah mengkaji kemungkinan memperluas jangkauan PIP hingga ke tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk TK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan rencana ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun prasekolah.

“Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah,” ujar Mu’ti. Pemerintah menargetkan 25 persen anak dari keluarga termiskin sebagai penerima PIP PAUD, dengan nominal bantuan sebesar Rp 450.000 per tahun.

Untuk mendukung realisasi program tersebut, Kemendikdasmen telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun kepada Komisi X DPR RI. Pemerintah akan menggunakan tambahan anggaran tersebut untuk berbagai kebutuhan prioritas di luar anggaran awal sebesar Rp 55 triliun.

Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya mengalokasikan dana tambahan untuk rencana PIP PAUD. Pemerintah juga akan menggunakan anggaran itu untuk memberikan insentif kepada guru non-ASN, merevitalisasi sekolah, serta memperkuat kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di berbagai daerah.

Selain itu, Kemendikdasmen berkomitmen meningkatkan kualitas pengajaran dan kapasitas guru, termasuk memastikan para pendidik mendapatkan akses terhadap informasi terbaru mengenai kurikulum dan kebijakan pendidikan.