BEM SI Gelar Puncak Aksi “Indonesia Gelap” 20 Februari

Jakarta (usmnews) – BEM SI akan kembali menggelar demo ‘Indonesia Gelap’ sebagai bentuk protes terhadap berbagai permasalahan di Indonesia. Puncak aksi ini akan berlangsung secara terpusat di Jakarta dan mahasiswa dari berbagai daerah akan mengikutinya.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan BEM SI akan menggelar aksi di Jakarta pada Kamis untuk menuntut respons pemerintah.

Herianto menegaskan demo 20 Februari akan menjadi puncak ‘Indonesia Gelap’ dengan peserta dari luar Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa jumlah massa aksi belum dapat dipastikan karena pada Rabu akan mengadakan teknik lapangan untuk membahas persiapan teknis.

Ia menegaskan demo ‘Indonesia Gelap’ pada 20 Februari menjadi puncak kemarahan mahasiswa karena tuntutan pada 17 Februari diabaikan pemerintah.

Herianto menegaskan demo 20 Februari akan jadi puncak kemarahan jika pemerintah tak merespons tuntutan.

Sebelumnya, massa demo di Patung Kuda pada 17 Februari membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah.

Bagas Wisnu, Koordinator Humas UPNVJ Bergerak, memimpin pembacaan tuntutan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2) dan mendesak pemerintah segera memenuhinya.

Bagas mendesak Presiden Prabowo segera bertindak atas tuntutan aksi. Jika tidak, ia menegaskan aksi serupa akan terus berlanjut di seluruh Indonesia.

Berikut 13 tuntutan massa aksi:

Lakukan reformasi total Kepolisian RI untuk menghapus budaya represif.

Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Cabut proyek strategis nasional bermasalah dan laksanakan reforma agraria sejati.

Tolak revisi UU Minerba yang membungkam kebebasan akademik.

Hapuskan multifungsi ABRI demi menjaga kehidupan demokratis.

Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan tanah mereka.

Cabut Inpres No. 1/2025 yang mengancam kepentingan rakyat.

Evaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.

Realisasikan tunjangan kinerja dosen demi kesejahteraan akademisi.

Desak penerbitan Perppu perampasan aset untuk memberantas korupsi.

Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat imunitas aparat.

Lakukan efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan.

Tolak revisi Tatib DPR yang berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan.