Beli LPG 3 Kg Pakai KTP & Satu Harga Ternyata Belum Final

Jakarta (usmnews) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana LPG 3 kg satu harga dengan skema berbasis NIK KTP masih dalam pembahasan dan belum final.

Bahlil menjelaskan bahwa BPS menyusun Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal untuk menyalurkan subsidi LPG 3 kg. Ia juga menyebut pemerintah sedang merumuskan formula penyaluran subsidi tersebut.

Bahlil mengatakan pemerintah masih menata data tunggal dari BPS saat ditemui di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan opsi penggunaan NIK KTP, meskipun saat ini mereka tengah mengkajinya sebagai salah satu alternatif. Ia menyayangkan media yang terkesan menampilkan bahwa skema itu telah final.

“Salah satu opsinya menggunakan KTP, tapi itu belum final. Saya lihat di media seolah-olah sudah final,” imbuhnya.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan subsidi LPG berbasis komoditas dalam RAPBN 2026. Ia menyebut pemerintah mulai mengontrol penerima subsidi dan membatasi pemberian hanya sampai desil 7–8 agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, ia memastikan bahwa kuota subsidi akan dipantau melalui data tunggal dari BPS. Pemerintah akan membahas kembali skema subsidi yang baru setelah mengesahkan Undang‑Undang APBN 2026.

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah tetap menggunakan skema subsidi berbasis komoditas, mengontrol kuota, menggunakan data tunggal dari BPS, dan akan merapatkan teknis penyalurannya setelah mengesahkan APBN.