Beban Warga RI Sudah Berat, Faisal Basri: PPN 12% Wajib Ditunda!

Baca juga berita yang lain : Business

Jakarta, (usmnews) – Ekonom senior Faisal Basri mengatakan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun 2025 wajib ditunda. Dia menilai pemerintah perlu memikirkan cara lain menaikkan penerimaan, tanpa membebani masyarakat.

“Kalau menurut saya wajiblah ditunda,” kata Faisal ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (10/7/2024).

Dia mengatakan PPN adalah cara pintas pemerintah untuk menaikan penerimaan. Padahal, kata dia, pemerintah selama ini belum memaksimalkan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

“PPN paling gampang, kalau PPh masih suka nilep-nilep,” katanya.

Faisal mempertanyakan prioritas pemerintah. Menurut dia, selama ini pemerintah kerap memberikan insentif pada korporasi besar, misalnya melalui tax holiday, atau tax deduction. Insentif, kata dia, juga sering diberikan kepada kalangan berpunya, misalnya lewat subsidi mobil listrik. Namun, insentif itu justru tidak diberikan kepada kelas menengah dan miskin.

“Segala macam malah disubsidi, mobil listrik kan Rp 40 juta per mobil,” kata dia.

Faisal meyakini kenaikan PPN akan langsung berdampak ke seluruh masyarakat. Dia mempertanyakan asas keadilan pemerintah dalam hal perpajakan. “PPN akan mengenai seluruh rakyat, rasa keadilannya di mana,” kata dia.

Sebelumnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang telah disahkan sejak 2021.

Undang-Undang itu memerintahkan agar tarif PPN dinaikkan menjadi 11% pada April 2022. Kenaikan itu kini sudah dilakukan. UU juga memerintahkan agar tarif PPN kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani masih belum menjawab tegas mengenai penerapan tarif PPN baru ini. Dia mengatakan keputusan itu sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Mengenai PPN itu nanti kami serahkan pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Beban Warga RI Sudah Berat, Faisal Basri: PPN 12% Wajib Ditunda! dapat Anda temukan pada Business dan di tulis oleh Eva