Bara Konflik di Asia Tenggara, Thailand Gencarkan Operasi Militer, Upaya Mediasi Internasional Temui Jalan Buntu​

Semarang (usmnews) – Dikutip dari Sindonews.com Situasi keamanan di Asia Tenggara kembali memanas secara drastis pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja, yang berakar pada sengketa perbatasan era kolonial sepanjang 800 kilometer, kini telah bereskalasi menjadi konflik terbuka. Militer Thailand secara agresif melancarkan serangan baru dengan dalih “merebut kembali wilayah kedaulatan”, sebuah langkah yang secara efektif menolak berbagai upaya diplomasi, termasuk tawaran mediasi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

​Operasi Militer dan Klaim Kedaulatan

​Eskalasi terbaru ini ditandai dengan operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Thailand. Juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand, Laksamana Muda Parach Rattanachaiyapan, menegaskan bahwa operasi ini dilandasi oleh prinsip pembelaan diri dan pelestarian kedaulatan nasional. Fokus serangan terjadi di wilayah pesisir provinsi Trat, di mana pasukan Thailand mengklaim telah berhasil memukul mundur pasukan lawan dan menancapkan bendera nasional sebagai simbol penguasaan kembali wilayah tersebut. Laporan dari media lokal Thai PBS dan TV 3 Morning News mengonfirmasi bahwa operasi gabungan yang melibatkan angkatan darat, laut, dan udara terus berlanjut hingga Minggu pagi.​

Di sisi lain, pertempuran tidak hanya terpusat di satu titik. Bentrokan sporadis dilaporkan meluas hingga ke daerah Ta Khwai di Surin, yang melibatkan serangan pesawat tak berawak (drone) serta baku tembak langsung. Media Kamboja, Cambodianess, melaporkan bahwa serangan terjadi di setidaknya tujuh wilayah berbeda. Salah satu yang paling mencolok adalah dugaan penggunaan jet tempur F-16 oleh Thailand untuk menjatuhkan bom di komune Thma Da, provinsi Pursat, serta serangan artileri yang menyasar desa Boeung Trakoun di provinsi Banteay Meanchey. Dampak kemanusiaan dari konflik berkepanjangan ini sangat memprihatinkan, dengan catatan setidaknya 25 korban jiwa dari pihak tentara maupun sipil, serta lebih dari setengah juta orang terpaksa mengungsi.​

Respons Kamboja dan Penutupan Perbatasan total

​Merespons agresi yang meningkat, Pemerintah Kerajaan Kamboja mengambil langkah tegas dengan menutup seluruh akses perbatasan darat dengan Thailand. Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengumumkan penangguhan total pergerakan keluar-masuk orang dan barang di semua pos lintas batas, yang berlaku segera hingga pemberitahuan lebih lanjut. Langkah isolasi ini diambil sehari sebelum serangan besar hari Minggu, menyusul ketegangan yang sudah memuncak pada Sabtu malam. Penutupan ini menjadi simbol rusaknya hubungan diplomatik kedua negara tetangga tersebut, sekaligus menghambat arus perdagangan dan mobilitas warga sipil di zona konflik.​

Kegagalan Diplomasi Tingkat Tinggi

​Konflik ini juga menyoroti kegagalan upaya perdamaian internasional. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim telah mendapatkan persetujuan gencatan senjata dari kedua belah pihak, sebuah klaim yang ia gunakan untuk melobi Hadiah Nobel Perdamaian. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Para pejabat tinggi Thailand secara terbuka membantah klaim tersebut. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, berikrar bahwa militernya akan terus bertempur di wilayah sengketa. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, mengkritik pernyataan Trump dengan menyebutnya tidak mencerminkan pemahaman yang akurat mengenai situasi lapangan.​

Gencatan senjata yang sempat disepakati pada bulan Juli yang ditengahi Malaysia dan didorong oleh ancaman sanksi dagang dari Trump kini telah runtuh sepenuhnya akibat bentrokan yang kembali pecah pada 7 Desember lalu. Dengan Thailand yang memberlakukan jam malam di provinsi Trat dan Kamboja yang menutup rapat perbatasannya, prospek perdamaian di kawasan ini tampak semakin jauh, meskipun tekanan internasional terus mendesak penghentian kekerasan.