Bantahan Tegas Badan Gizi Nasional Terkait Isu Keuntungan Fantastis Mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG)

Semarang (usmnews) – Dikutip dari kompas.com Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tanggapan resmi terkait narasi yang beredar di masyarakat mengenai potensi keuntungan finansial yang sangat besar bagi mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan ini, muncul asumsi yang menyebutkan bahwa mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) bisa meraup keuntungan hingga Rp 1,8 miliar per tahun. Namun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, secara tegas menyatakan bahwa angka tersebut adalah asumsi fiktif yang tidak memiliki dasar perhitungan yang akurat dalam realita operasional di lapangan.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa angka Rp 1,8 miliar yang ramai diperbincangkan tersebut kemungkinan besar berasal dari kalkulasi kasar yang hanya melihat sisi pendapatan kotor (omzet) tanpa mempertimbangkan beban biaya operasional yang sangat kompleks. Menurutnya, menyebarkan narasi mengenai keuntungan sebesar itu tanpa memahami struktur biaya hanya akan menimbulkan kegaduhan dan ekspektasi yang keliru di mata publik maupun calon mitra.

Dalam penjelasannya, BGN memaparkan struktur dasar dari operasional setiap unit SPPG. Program MBG dirancang untuk menjangkau target sasaran melalui sekitar 5.000 unit Satuan Pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap unit SPPG memiliki tanggung jawab untuk menyediakan asupan gizi bagi sekitar 3.000 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa sekolah dan kelompok prioritas lainnya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran per porsi yang disesuaikan dengan standar kecukupan gizi, di mana rata-rata dipatok pada angka Rp 15.000 per porsi, meskipun nilai ini bisa bervariasi tergantung pada indeks harga daerah masing-masing.

Kekeliruan utama dari asumsi keuntungan Rp 1,8 miliar tersebut adalah kegagalan dalam membedakan antara nilai kontrak total dengan margin keuntungan bersih. Dadan menekankan bahwa dari total anggaran yang dikelola oleh satu unit SPPG, sebagian besar dana habis digunakan untuk membeli bahan baku pangan yang berkualitas tinggi. Biaya tersebut meliputi pembelian beras, sumber protein seperti daging ayam atau ikan, sayur-mayur, hingga buah-buahan. Selain itu, terdapat komponen biaya tenaga kerja yang mencakup upah bagi juru masak dan staf logistik, biaya bahan bakar gas, biaya distribusi ke sekolah-sekolah, hingga biaya pemeliharaan peralatan dapur.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis ini sejatinya bukanlah sebuah proyek kapitalistik yang berorientasi pada pengejaran profit maksimal bagi segelintir pihak. Filosofi utama di balik MBG adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pemenuhan gizi. Mitra yang dilibatkan dalam SPPG diprioritaskan berasal dari ekosistem lokal, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, dana yang dikucurkan pemerintah diharapkan berputar di tingkat desa atau kecamatan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat, bukan untuk memperkaya satu entitas mitra secara berlebihan.

BGN juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan diawasi secara ketat melalui sistem akuntansi dan audit yang transparan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan porsi makanan dengan standar kalori dan gizi yang telah ditentukan. Jika mitra mengambil keuntungan yang terlalu besar, maka kualitas makanan pasti akan menurun, dan hal tersebut sangat dilarang serta akan dikenai sanksi tegas dalam kontrak kerja sama.

Sebagai penutup, Badan Gizi Nasional mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menyerap informasi yang bersifat asumtif. Program nasional sebesar Makan Bergizi Gratis dijalankan dengan penuh kehati-hatian demi masa depan generasi bangsa. Klaim mengenai keuntungan miliaran rupiah bagi mitra SPPG tidak hanya menyesatkan secara angka, tetapi juga mencederai semangat sosial dari program ini yang bertujuan untuk menghapuskan stunting dan kelaparan tersembunyi (hidden hunger) di tanah air. Pemerintah berkomitmen agar program ini tetap berkelanjutan dengan manajemen keuangan yang sehat dan akuntabel bagi seluruh pihak yang terlibat.