Anggota DPRD Walk Out di Paripurna APBD 2026, Protes Dugaan Pemangkasan Subsidi Pangan

Jakarta (usmnews) – Kontroversi mengenai dugaan pemangkasan anggaran untuk subsidi pangan di Jakarta mencuat ke permukaan selama Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meskipun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 telah disetujui dalam rapat yang digelar pada hari Rabu (12/11) di Gedung DPRD DKI Jakarta, perdebatan sengit mengenai nasib anggaran subsidi pangan tetap menjadi sorotan utama.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, segera merespons kekhawatiran tersebut dan menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar sama sekali tidak dikurangi atau dipangkas. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, sebagai respons langsung terhadap masukan dan keberatan yang dilontarkan oleh sejumlah anggota Dewan.

“Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota Dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” tegas Pramono, berupaya menenangkan situasi.

Isu pemangkasan anggaran ini sebelumnya menjadi pemicu ketegangan di antara legislatif dan eksekutif. Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta secara terbuka menyampaikan keberatan dan kekecewaan mereka atas rencana pengurangan dana subsidi pangan.

Salah satu anggota yang menyuarakan protes keras adalah Lukmanul Hakim. Ia mengaku sangat menyayangkan rencana pengurangan anggaran untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat sebesar Rp300 miliar. Lukmanul juga mengungkapkan adanya dugaan informasi yang tidak valid dari jajaran di bawah Gubernur.

“Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur,” ujar Lukmanul, menyiratkan adanya penyampaian data yang menyesatkan mengenai minimnya minat masyarakat terhadap komoditas bersubsidi tertentu.

Kekecewaan serupa juga dilontarkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Josephine. Ia merasa kecewa karena rencana pemangkasan anggaran subsidi pangan dilakukan dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal. Josephine bahkan membantah argumen tersebut berdasarkan temuan di lapangan. “Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu,” kata Josephine, menyimpulkan bahwa alasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

Sebagai bentuk puncak kekecewaan terhadap rencana pemangkasan anggaran ini, sejumlah besar Anggota DPRD DKI Jakarta memilih untuk melakukan aksi “walk out” (keluar ruangan) dari ruang rapat paripurna, sesaat setelah Raperda APBD 2026 disetujui.

Menanggapi aksi walk out dan tudingan adanya pemotongan, Gubernur Pramono langsung mengambil langkah responsif. Ia menyatakan bahwa dirinya akan segera meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DKI Jakarta untuk mengkaji secara menyeluruh perihal dugaan pemotongan anggaran subsidi pangan tersebut.

“Karena saya yakin semangat kita sama, untuk subsidi pangan pasti akan menjadi prioritas bagi kita semua,” kata Pramono, menekankan bahwa subsidi pangan tetap menjadi agenda prioritas bersama Pemerintah Provinsi.

Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran. Pramono menyatakan komitmennya, “Kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD Perubahan.”

Namun, terlepas dari kemungkinan perubahan di masa depan, Pramono Wibowo kembali menegaskan inti dari pernyataannya: “Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan. Sehingga dengan begini, apa yang dikhawatirkan ada pemotongan, nggak ada pemotongan,” tutupnya, memberikan jaminan bahwa dana Rp300 miliar untuk subsidi pangan akan tetap dipertahankan.