Ambisi Lama yang Bersemi Kembali dengan Tekanan Baru

Semarang (usmnews) – Dikutip dari CNBC Indonesia, Langkah Trump ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari ambisinya pada periode pertama jabatannya sekitar tahun 2019. Namun, kali ini pendekatannya jauh lebih agresif. Trump menggunakan diksi yang sangat kuat, yang dalam narasi berita disebut sebagai “haram hukumnya” jika AS tidak memiliki kendali atas wilayah otonom milik Denmark tersebut.

Ultimatum ini dikabarkan berkaitan erat dengan komitmen keamanan Amerika Serikat terhadap negara-negara anggota NATO. Ada indikasi bahwa dukungan militer AS di masa depan mungkin akan dikaitkan dengan kerja sama sekutu dalam memfasilitasi akuisisi atau peningkatan kontrol AS atas wilayah strategis tersebut.

Alasan Strategis: Geopolitik dan Sumber Daya Alam

Mengapa Greenland begitu penting bagi Trump? Setidaknya ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi tekanan diplomatik ini:

• Pertahanan Arktik: Di tengah meningkatnya aktivitas militer Rusia dan ekspansi ekonomi Tiongkok di Kutub Utara, Greenland berfungsi sebagai “benteng” alami bagi Amerika Utara. Kendali penuh atas wilayah ini akan memberikan keunggulan militer yang tak tertandingi dalam memantau jalur pelayaran lintas Arktik.
• Kekayaan Mineral: Greenland diketahui menyimpan cadangan mineral langka (rare earth elements) yang sangat masif. Mineral ini adalah komponen kunci untuk teknologi masa depan, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga sistem persenjataan canggih. Memiliki Greenland berarti memutus ketergantungan AS terhadap pasokan dari negara pesaing.
• Perubahan Iklim dan Jalur Pelayaran: Mencairnya es di kutub membuka rute perdagangan baru yang lebih pendek antara komoditas Barat dan Timur. Posisi Greenland menjadikannya sebagai pintu gerbang utama dalam navigasi global masa depan.

Dilema Denmark dan Stabilitas NATO

Pernyataan Trump ini tentu saja memicu reaksi keras dari Kopenhagen. Pemerintah Denmark secara konsisten menegaskan bahwa “Greenland tidak untuk dijual” dan merupakan bagian berdaulat dari kerajaan mereka dengan status otonom. Namun, dengan posisi Trump sebagai pemimpin negara adidaya yang kembali menduduki kursi kepresidenan sejak Januari 2025, tekanan ini menciptakan keretakan di internal NATO.

Para pengamat menilai bahwa ultimatum ini bisa mengancam kohesi aliansi pertahanan Barat, di mana kedaulatan sebuah negara anggota (Denmark) seolah-olah ditawar untuk kepentingan hegemonik negara anggota lainnya.

Proyeksi Masa Depan

Situasi ini menandakan kembalinya gaya diplomasi “transaksional” khas Trump, di mana hubungan antarnegara diperlakukan layaknya kesepakatan bisnis properti skala besar. Jika AS terus mendesak, dunia mungkin akan melihat perubahan drastis dalam peta diplomasi di wilayah Arktik. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar bagi masa depan NATO: Apakah aliansi ini masih murni untuk pertahanan kolektif, ataukah kini menjadi instrumen negosiasi wilayah bagi Amerika Serikat?