Dilema Pendidikan Jawa Barat: Alih Fungsi Dana BPMU Menjadi Beasiswa Picu Kekhawatiran

Semarang (usmnews) – Kenaikan SPP di Sekolah Swasta Dunia pendidikan di Provinsi Jawa Barat tengah dilanda gelombang keresahan, khususnya di kalangan penyelenggara pendidikan swasta. Isu ini mencuat pasca munculnya wacana kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Dana yang selama ini menjadi salah satu penopang operasional sekolah swasta, kini direncanakan akan dialihkan skemanya menjadi bantuan personal berupa beasiswa bagi siswa. Perubahan mekanisme penyaluran anggaran ini, yang awalnya bertujuan untuk membantu siswa secara langsung, justru dinilai menyimpan potensi masalah besar yang dapat membebani ekosistem pendidikan swasta secara keseluruhan.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat dan para kepala sekolah swasta menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa kebijakan ini akan menjadi bumerang. Selama ini, dana BPMU berfungsi sebagai subsidi operasional yang sangat krusial bagi sekolah. Dana tersebut biasanya dialokasikan untuk menutupi biaya operasional pendidikan (BOP), termasuk membayar honorarium guru honorer, pemeliharaan fasilitas, hingga kegiatan kesiswaan. Dengan adanya suntikan dana BPMU ke institusi sekolah, pihak yayasan atau pengelola sekolah dapat menekan biaya pendidikan sehingga Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibebankan kepada orang tua siswa bisa tetap terjangkau.

Namun, dengan dialihkannya dana tersebut menjadi beasiswa yang menyasar individu siswa, “subsidi silang” untuk operasional sekolah praktis akan hilang. Konsekuensi logis dari hilangnya bantuan operasional ini adalah defisit anggaran di tingkat sekolah.

Untuk menutupi lubang biaya operasional agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan—dan agar gaji guru tetap terbayarkan—sekolah swasta tidak memiliki pilihan lain selain menaikkan biaya SPP. Hal inilah yang menjadi inti kekhawatiran para pemangku kepentingan; niat pemerintah memberikan beasiswa justru berpotensi memicu kenaikan biaya sekolah yang pada akhirnya tetap memberatkan orang tua siswa, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan kuota beasiswa tersebut.

Para pengelola sekolah swasta menekankan bahwa sekolah swasta di Jawa Barat sangat beragam, tidak semuanya merupakan sekolah elit dengan orang tua yang mampu secara ekonomi. Banyak sekolah swasta kecil dan menengah yang melayani masyarakat kelas menengah ke bawah, yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada subsidi BPMU.

Jika skema ini dipaksakan tanpa kajian matang mengenai dampak inflasi biaya pendidikan, dikhawatirkan angka putus sekolah bisa meningkat karena orang tua tidak sanggup membayar kenaikan SPP.

Oleh karena itu, para perwakilan sekolah swasta mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meninjau ulang kebijakan ini. Mereka berharap pemerintah dapat duduk bersama dan mencari win-win solution, di mana bantuan bagi siswa tidak lantas mengorbankan stabilitas operasional institusi pendidikan.

Kebijakan pendidikan idealnya tidak hanya berfokus pada akses siswa semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan hidup lembaga pendidikan yang menjadi wadah pembentukan karakter generasi penerus bangsa.