Urgensi Penanganan Pendidikan di Tanah Papua: Respons Cepat Presiden Prabowo Terhadap Isu 700 Ribu Anak Putus Sekolah

Semarang (usmnews) – Dikutip SINDO.News Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kondisi pendidikan di wilayah Papua, terutama setelah munculnya laporan yang menyebutkan bahwa sekitar 700.000 anak di Papua tidak mengenyam bangku sekolah. Angka yang cukup mengkhawatirkan ini memicu instruksi langsung dari Kepala Negara kepada jajaran kementerian terkait agar segera merumuskan solusi konkret dan melakukan penanganan di lapangan secara cepat dan terpadu.

Fokus pada Aksesibilitas dan Keadilan Pendidikan: ​Masalah pendidikan di Papua bukan sekadar angka statistik, melainkan isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Presiden menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografisnya, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Kendala yang dihadapi di Papua sangat kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, kurangnya tenaga pengajar, hingga faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak meninggalkan sekolah untuk membantu mata pencaharian.

Presiden Prabowo meminta agar kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan sebaran anak-anak yang tidak bersekolah tersebut. Langkah ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran, baik melalui program sekolah formal maupun jalur non-formal seperti pendidikan vokasi atau paket kesetaraan yang disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal setempat.

Pendekatan Komprehensif dan Berkelanjutan: ​Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pentingnya keamanan dan stabilitas wilayah sebagai prasyarat keberlangsungan proses belajar mengajar. Di beberapa titik konflik, operasional sekolah sering kali terganggu, sehingga diperlukan pendekatan khusus agar guru dan siswa merasa aman untuk kembali ke kelas. Selain itu, pemberian insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di pelosok Papua menjadi poin krusial untuk memastikan distribusi guru merata hingga ke daerah pegunungan dan pesisir.

Penanganan isu ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara atau sekadar pemadam kebakaran. Pemerintah menargetkan adanya perbaikan sistematis yang mampu menurunkan angka putus sekolah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan mengatasi ketimpangan pendidikan di Papua, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan generasi muda Papua yang kompeten untuk membangun daerahnya sendiri di masa depan.