Dampak Ekonomi Bencana Sumatera: Analisis Bank Dunia dan Tantangan Pertumbuhan Nasional 2025

​Semarang (usmnews) – Dikutip SINDO.News Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, khususnya banjir bandang dan tanah longsor, kini bukan lagi sekadar krisis kemanusiaan, melainkan telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Bank Dunia (World Bank) secara resmi mengeluarkan peringatan bahwa rentetan bencana di penghujung tahun 2024 dan awal 2025 ini berpotensi besar menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fenomena ini diklasifikasikan sebagai downside risk atau risiko penurunan yang dapat mengoreksi target-target ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah.

David Knight, selaku Ekonom Utama Bank Dunia untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, menekankan bahwa gangguan pada aktivitas ekonomi di Sumatera akan memberikan efek domino. Mengingat Sumatera adalah salah satu kontributor besar bagi produk domestik regional bruto (PDRB) nasional, lumpuhnya infrastruktur dan terhentinya jalur logistik di sana otomatis akan menekan angka pertumbuhan secara keseluruhan. Laporan terbaru bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) menyoroti bagaimana bencana alam ini mengganggu rantai pasok dan menurunkan produktivitas di sektor-sektor kunci.

Sependapat dengan temuan tersebut, David Sumual yang merupakan Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, memproyeksikan adanya potensi kehilangan angka pertumbuhan sebesar 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan kerugian yang sangat masif, di mana penurunan konsumsi rumah tangga menjadi faktor pemicu utama. Masyarakat di wilayah terdampak seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh cenderung menahan belanja mereka karena fokus pada pemulihan fisik dan ketidakpastian kondisi ekonomi ke depan. Estimasi menunjukkan adanya penurunan daya beli hingga mencapai belasan triliun rupiah di wilayah-wilayah tersebut.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) memberikan estimasi yang lebih tinggi terkait dampak kerugian ekonomi nasional yang bisa menyentuh angka Rp68,67 triliun. Kerugian ini mencakup kerusakan infrastruktur publik, hunian warga yang mencapai ratusan ribu unit, hingga terhentinya roda bisnis di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung Sumatera.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai mengucurkan dana bantuan darurat dan skema relaksasi kredit bagi masyarakat yang terdampak. Namun, tantangan besar tetap menanti dalam upaya rehabilitasi jangka panjang. Bank Dunia menyarankan agar Indonesia lebih memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim agar bencana serupa tidak terus-menerus menjadi batu sandungan bagi ambisi ekonomi Indonesia di masa depan. Tanpa penanganan yang komprehensif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan sulit tercapai di tengah ancaman bencana yang kian sering terjadi.