Dipicu Protes Besar dan Isu Korupsi, Pemerintah Bulgaria Resmi Mengundurkan Diri

SEMARANG (usmnews) – Dikutip dari liputan6.com Panggung politik Bulgaria kembali mengalami guncangan signifikan setelah pemerintah koalisi minoritas yang dipimpin oleh partai tengah-kanan GERB secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri pada Kamis, 11 Desember 2025. Keputusan dramatis ini diambil beberapa menit menjelang parlemen seharusnya mengadakan pemungutan suara atas mosi tidak percaya yang diajukan oleh pihak oposisi.

Mosi tidak percaya tersebut didasarkan pada tuduhan serius mengenai salah urus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, pemicu utama yang mendorong pengunduran diri ini adalah eskalasi kemarahan publik yang meluas terhadap korupsi sistemik yang dituding merajalela di negara itu.

Perdana Menteri saat itu, Rosen Zhelyazkov, mengonfirmasi keputusan tersebut kepada wartawan di parlemen, menyatakan, “Menjelang pemungutan suara tidak percaya hari ini, pemerintah mengundurkan diri.”

Pengunduran diri ini merupakan puncak dari gelombang protes massa yang semakin membesar. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Rabu, 10 Desember, adalah kelanjutan dari aksi yang jauh lebih besar pada pekan sebelumnya. Awalnya, protes dipicu oleh rancangan Anggaran 2026 yang diusulkan pemerintah, yang mencakup beberapa kebijakan kontroversial seperti rencana kenaikan pajak, peningkatan iuran jaminan sosial, dan peningkatan belanja pemerintah.

Meskipun pemerintah telah berupaya meredam kemarahan dengan mencabut rancangan anggaran tersebut, ketidakpuasan publik tidak mereda; malah berkembang menjadi tuntutan tegas agar seluruh kabinet segera mundur. Protes kali ini mencapai skala yang masif. Penyelenggara mengklaim jumlah demonstran melampaui 50.000 orang, sementara laporan media yang mengacu pada visual drone memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang turun ke jalan di Sofia, termasuk ribuan mahasiswa dari berbagai universitas.

Menanggapi situasi yang memburuk, PM Zhelyazkov menegaskan bahwa pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. “Keputusan Majelis Nasional bermakna ketika mencerminkan kehendak rakyat,” ujarnya, menambahkan, “Kami ingin mengikuti apa yang diinginkan masyarakat.”

Kemarahan publik juga secara eksplisit diarahkan kepada Delyan Peevski, seorang politikus dan oligarki yang memiliki pengaruh besar di Bulgaria. Peevski sendiri telah dikenai sanksi oleh kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Inggris. Partainya, MRF New Beginning, merupakan salah satu pendukung utama koalisi yang berkuasa.

Lawan-lawan politik menuduh Peevski menggunakan pengaruhnya untuk membentuk kebijakan pemerintah demi kepentingan oligarki tertentu, yang secara langsung menambah bahan bakar pada api kemarahan publik terhadap korupsi dan state capture.

Pemerintahan Zhelyazkov, yang baru dilantik pada Januari, terbukti rentan, meskipun telah melewati enam mosi tidak percaya sebelumnya. Namun, skala dan intensitas protes kali ini telah mengubah dinamika politik secara fundamental. Pengunduran diri secara resmi akan diserahkan ke parlemen pada Jumat, 12 Desember 2025.

Setelah pengunduran diri, proses politik akan berlanjut di bawah arahan Presiden Rumen Radev. Presiden akan memberikan mandat kepada fraksi terbesar untuk mencoba membentuk pemerintahan baru. Jika gagal, mandat akan beralih ke fraksi terbesar kedua.

Para analis memperkirakan bahwa peluang kegagalan pembentukan pemerintahan baru sangat besar. Jika seluruh upaya gagal, Presiden harus menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum (Pemilu) baru dapat diselenggarakan. Pemilu ini diperkirakan akan menjadi Pemilu kedelapan yang digelar sejak 2021, mencerminkan ketidakstabilan politik kronis di Bulgaria. Analis juga memprediksi bahwa Pemilu baru kemungkinan besar akan kembali menghasilkan parlemen yang terfragmentasi.

Assen Vassilev, pemimpin oposisi dari koalisi We Continue the Change–Democratic Bulgaria, menyambut baik pengunduran diri tersebut, menyebutnya sebagai langkah awal untuk menjadikan Bulgaria “negara Eropa yang normal.” Ia menekankan pentingnya menyelenggarakan pemilu yang benar-benar bebas dan adil, tanpa manipulasi suara yang diklaim terjadi pada pemilu sebelumnya.

Di tengah gejolak politik ini, Bulgaria, negara berpenduduk 6,4 juta jiwa, tetap berada di jalur untuk mengganti mata uang nasional, lev, dengan euro pada 1 Januari, sebuah langkah penting sebagai anggota Uni Eropa sejak 2007.