Wakil Wali Kota Tersangka, Farhan Jamin Pemerintahan Bandung Tetap Stabil

Semarang (usmnews) – Dikutip dari CNBC Indonesia. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan respons resmi terkait penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, M Erwin, pada Rabu (10/12/2025). Menyikapi situasi hukum yang tengah menjadi sorotan publik ini, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan sikap pemerintahannya untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di ranah aparat penegak hukum.

Dalam keterangan resminya, Farhan menekankan bahwa kasus hukum yang menjerat wakilnya adalah persoalan yang terpisah dari operasional pemerintahan kota. Ia menjamin bahwa dinamika ini tidak akan melumpuhkan atau mengganggu jalannya roda pemerintahan. Prioritas utama Pemkot Bandung saat ini adalah menjaga stabilitas birokrasi agar pelayanan publik tetap dapat dinikmati masyarakat tanpa penurunan kualitas sedikit pun.

Menyadari adanya potensi kegelisahan di tengah masyarakat akibat kabar tersebut, Farhan bergerak cepat melakukan konsolidasi internal. Ia telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengambil alih komando koordinasi harian dan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Layanan-layanan krusial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga—seperti layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD, kegiatan belajar mengajar di sekolah, hingga pengurusan administrasi kependudukan—dipastikan tetap beroperasi normal seperti biasa.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang dan bentuk evaluasi menyeluruh, Farhan juga mengumumkan percepatan reformasi birokrasi di tubuh Pemkot Bandung. Langkah konkret yang diambil meliputi penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan optimalisasi peran Inspektorat sebagai pengawas internal. Selain itu, digitalisasi administrasi akan diperluas untuk mempersempit celah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi.

Pemkot Bandung juga terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kementerian terkait di tingkat pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Bandung tetap berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku dan legitimasi pelayanan publik tetap terjaga.

Farhan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing spekulasi liar, dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang. Baginya, integritas adalah harga mati, dan kejadian ini menjadi momentum bagi Pemkot Bandung untuk berbenah demi menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di masa depan.