4 Alasan AS Harus Keluar dari NATO pada 2025

WASHINGTON (usmnews) di kutip dari Sindonews Pada hari Kamis, 11 Desember 2025, berita mengenai upaya legislatif yang signifikan muncul dari Washington, di mana Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, secara resmi mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan agar Amerika Serikat menarik keanggotaannya dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) efektif pada tahun 2025.

Inisiatif ini dengan cepat menjadi topik perdebatan hangat di kalangan politisi, strategis militer, dan analis kebijakan luar negeri, memaksa evaluasi ulang mendalam mengenai peran AS dalam aliansi yang telah berusia lebih dari tujuh dekade ini.

Massie, yang dikenal dengan sikapnya yang sering kali menantang establishment kebijakan luar negeri, memberikan alasan yang kuat dan pragmatis untuk mendukung RUU-nya. Argumen utamanya berpusat pada klaim bahwa NATO adalah “peninggalan Perang Dingin”yang sudah usang dan, yang lebih penting, merupakan beban finansial yang luar biasa bagi pembayar pajak Amerika.

Untuk memperluas pemahaman dari artikel singkat tersebut, berikut adalah empat pilar utama argumen yang sering diajukan oleh Massie dan para pendukung penarikan AS, yang dapat dianggap sebagai ‘4 Alasan AS Harus Keluar dari NATO pada 2025’ seperti yang disiratkan oleh judul berita:

1. NATO sebagai Peninggalan Perang Dingin yang Tidak Relevan (The Cold War Relic Argument)

Argumen ini berakar pada sejarah pendirian NATO. Aliansi ini dibentuk pada tahun 1949, dengan tujuan utama untuk menahan ekspansi Uni Soviet dan mencegah komunisme menyebar di Eropa Barat. Setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, para kritikus seperti Massie berpendapat bahwa musuh eksistensial utama NATO telah tiada.

Saat ini, meskipun Rusia telah kembali menjadi ancaman, sifat ancamannya berbeda dari era Perang Dingin. Bagi Massie, melanjutkan keterlibatan mendalam di NATO adalah mempertahankan struktur keamanan yang dirancang untuk dunia yang sudah tidak ada.

Ia melihat aliansi tersebut telah beralih dari fokus pertahanan wilayah Atlantik Utara menjadi semacam polisi global yang membebani AS untuk terlibat dalam konflik yang tidak secara langsung mengancam keamanan nasional Amerika.

2. Beban Keuangan yang Menguras Triliunan Dolar (The Financial Burden Argument)

Ini adalah inti dari keluhan Massie. Ia secara eksplisit menyebutkan bahwa NATO telah menguras triliunan” dolar dari pembayar pajak Amerika. Argumen ini tidak hanya mencakup kontribusi langsung AS terhadap anggaran operasional dan militer NATO, tetapi juga biaya yang lebih luas dan tersembunyi, yaitu:

Pengeluaran Pertahanan: AS secara konsisten memikul bagian terbesar dari pengeluaran pertahanan kolektif NATO, jauh melampaui negara-negara anggota lainnya, bahkan di tengah seruan untuk mencapai target 2% PDB.

Biaya Misi dan Operasi Biaya penempatan pasukan, peralatan, dan logistik AS di pangkalan-pangkalan Eropa, serta partisipasi AS dalam misi-misi NATO di luar Pasal 5 (pertahanan kolektif), dianggap sebagai pemborosan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan domestik atau ancaman yang lebih mendesak di Pasifik.

Beban Geopolitik: Komitmen AS terhadap Pasal 5 (Serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua) secara efektif mengikat AS untuk membela 31 negara lain, yang berpotensi menyeret AS ke dalam konflik regional yang dapat dihindari.

3. Memungkinkan Free Riding oleh Negara Anggota Lain (The Burden Sharing Argument)

Argumen ketiga adalah kelanjutan dari masalah finansial. Para pendukung penarikan sering menuduh bahwa negara-negara anggota NATO lainnya, terutama di Eropa, melakukan “free riding”(menumpang gratis) di bawah payung keamanan Amerika.

Meskipun banyak negara Eropa telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar masih mengandalkan kekuatan militer, intelijen, dan infrastruktur komando AS. Thomas Massie dan rekan-rekannya percaya bahwa ancaman penarikan AS adalah satu-satunya cara untuk memaksa sekutu Eropa mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pertahanan mereka sendiri, menciptakan Eropa yang lebih mandiri secara militer dan strategis.

4. Perlunya Fokus Ulang pada Ancaman Domestik dan Asia-Pasifik (The Reallocation of Resources Argument)

Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok dan tantangan domestik seperti utang nasional, Massie dan anggota Kongres lainnya berpendapat bahwa prioritas strategis AS telah bergeser. Daripada mengalokasikan sumber daya militer dan keuangan yang besar untuk stabilitas Eropa, AS harus mengarahkan fokusnya ke kawasan Asia-Pasifik, yang mereka anggap sebagai teater persaingan kekuatan besar yang paling penting di abad ke-21.

Penarikan diri dari NATO akan membebaskan divisi militer, kapal, dan anggaran yang signifikan, memungkinkan AS untuk memposisikan kembali aset-aset ini untuk menghadapi tantangan Tiongkok, baik di bidang militer, teknologi, maupun ekonomi. Bagi mereka, kebijakan luar negeri AS harus mengadopsi pendekatan “America First” yang lebih ketat, di mana aliansi hanya dipertahankan jika secara langsung dan jelas melayani kepentingan nasional yang mendesak.

Kesimpulan dan Dampak Potensial

Thomas Massie berpendapat bahwa dengan keluar dari NATO, AS akan kembali mendapatkan kedaulatan penuh atas keputusan militernya, menghemat triliunan, dan memaksa Eropa untuk tumbuh dewasa secara pertahanan.

Meskipun RUU yang diusulkan oleh Massie menghadapi tantangan besar untuk menjadi undang-undang mengingat dukungan bipartisan yang masih kuat terhadap NATO di banyak kalangan politik establishment upaya ini menyoroti pergeseran pandangan di dalam Partai Republik dan meningkatnya isolasionisme di AS.

Di mata Thomas Massie dan basis pendukungnya, penarikan diri pada tahun 2025 bukan hanya merupakan penghematan anggaran, tetapi juga langkah strategis untuk memposisikan ulang Amerika Serikat agar lebih efektif menghadapi ancaman masa depan dan menghindari keterlibatan dalam konflik asing yang tidak perlu. RUU ini akan memastikan bahwa perdebatan mengenai peran dan masa depan AS di NATO akan menjadi salah satu isu kebijakan luar negeri paling sentral di tahun-tahun mendatang.