Isu Kepemimpinan Daerah: Teguran Keras Presiden Prabowo untuk Bupati Aceh Selatan

BANDA ACEH (usmnews) di kutip dari KOMPAS.com Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Banda Aceh pada hari Minggu, 7 Desember 2025, Presiden **Prabowo Subianto** menyampaikan teguran dan sindiran keras yang secara spesifik ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan. Pernyataan Presiden ini merujuk pada situasi krisis yang tengah melanda wilayah tersebut, menyoroti apa yang ia anggap sebagai ketidaksiapan dan ketidakberadaan pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan krusial.

### Analogi Militer: Desersi dalam Kepemimpinan

Pernyataan yang paling mencolok dari Presiden Prabowo—yang dikenal dengan latar belakang militernya—adalah penggunaan analogi disiplin militer untuk menggambarkan tindakan Bupati Aceh Selatan. Presiden meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera memproses masalah kepemimpinan di daerah tersebut.

> “Saya minta Pak Mendagri, ini harus diproses. Dalam militer itu, ini adalah **desersi**,” tegas Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari liputan di Banda Aceh.

Analogi **desersi** (pelarian atau pembelotan dari tugas militer tanpa izin) ini memberikan penekanan luar biasa pada betapa seriusnya Presiden memandang ketidakhadiran atau ketidakmampuan seorang pemimpin daerah dalam masa kritis. Dalam konteks pemerintahan sipil, desersi dapat diartikan sebagai pengabaian tanggung jawab publik atau melalaikan kewajiban utama, terutama saat rakyat sangat membutuhkan kehadiran dan arahan dari pimpinannya.

—

### 🛡️ Kritik Terhadap Kesiapan Krisis

Kritik Presiden tidak hanya tertuju pada satu individu, tetapi juga menjadi peringatan umum bagi para bupati dan kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia mengenai pentingnya **kesiapan krisis** dan **tanggung jawab moral** seorang pemimpin.

Seorang bupati, sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten, memegang peran sentral dalam mengoordinasikan respons darurat, memobilisasi sumber daya, dan memastikan bahwa bantuan mencapai masyarakat yang terkena dampak. Ketidakhadiran di lapangan atau kegagalan menunjukkan inisiatif yang memadai selama krisis dapat melumpuhkan upaya penanggulangan bencana dan memperburuk penderitaan warga.

Presiden Prabowo menekankan bahwa jabatan publik, terutama di tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, adalah sebuah **mandat penuh waktu** yang menuntut dedikasi dan keberanian. Seorang pemimpin harus menjadi orang pertama yang hadir di garis depan, bukan orang yang menghindar atau mendelegasikan sepenuhnya tanpa pengawasan dan keterlibatan pribadi yang intens. Ini adalah prinsip inti dari kepemimpinan yang telah lama dianut oleh Presiden Prabowo, yang selalu menekankan pentingnya **integritas** dan **keberanian moral**.

—

### 📝 Tindak Lanjut dan Implikasi Politik

Permintaan Presiden kepada Mendagri untuk “memproses” Bupati Aceh Selatan mengindikasikan bahwa masalah ini tidak akan berhenti hanya pada teguran verbal. Langkah ini berpotensi memicu penyelidikan lebih lanjut mengenai kinerja dan etika pimpinan daerah yang bersangkutan, yang dapat berujung pada sanksi administratif, atau bahkan evaluasi ulang terhadap status jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Kejadian ini juga mengirimkan sinyal politik yang kuat ke seluruh jajaran pemerintahan daerah. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak akan mentoleransi kelalaian dalam menjalankan tugas, terutama di tengah situasi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan menunjuk dan menegur secara publik seorang bupati, Presiden berupaya meningkatkan standar akuntabilitas dan profesionalisme di kalangan kepala daerah. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: **kepemimpinan di masa krisis adalah ujian sejati**, dan kegagalan untuk hadir di masa-masa sulit akan ditindak dengan serius.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, mendorong para bupati untuk lebih responsif, proaktif, dan selalu siap sedia menghadapi segala kemungkinan krisis, mulai dari bencana alam, gejolak sosial, hingga tantangan ekonomi.