Mensos Gus Ipul Dorong Pendidikan Inklusif dan Akses Publik Ramah Disabilitas

Jakarta (usmnews) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas harus menjadi prioritas bersama. Ia menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak anak dengan kebutuhan khusus yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena berbagai kendala, baik dari sisi akses, fasilitas, maupun lingkungan yang kurang mendukung.

Berbicara di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta Pusat pada hari Kamis, Gus Ipul menjelaskan bahwa persoalan pendidikan bagi difabel tidak bisa dianggap sepele. Banyak lulusan SMP, misalnya, yang belum dapat naik ke jenjang SMA atau pendidikan setara karena keterbatasan yang tidak mereka pilih. Menurutnya, hal ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperbaiki aksesibilitas ruang publik. Fasilitas umum, seperti gedung pelayanan publik, transportasi, hingga infrastruktur sekolah, harus dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan berarti. Gus Ipul menyebut bahwa masih ada anak difabel yang lokasi sekolahnya sangat jauh, sulit dijangkau, atau tidak memiliki fasilitas yang memadai bagi kebutuhan mereka. Tantangan-tantangan semacam ini menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan secara bertahap namun konsisten.

Selain itu, Mensos menekankan langkah strategis yang sedang dilakukan Kementerian Sosial melalui pemadanan Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini dilakukan bersama kementerian lain melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data yang valid dan mutakhir tentang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran serta menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat difabel.

Di luar aspek pendidikan dan data, Gus Ipul juga mengajak masyarakat luas, termasuk dunia usaha, untuk membuka akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Ia mencontohkan bahwa sektor swasta idealnya memberikan kuota minimal satu persen dari total pekerja untuk para difabel, sementara BUMN dan lembaga pemerintah memiliki kewajiban dua persen. Kebijakan inklusif semacam ini, menurutnya, akan memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi lebih besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi.