Program Makan Gratis China, Pejabat Bisa Dipecat Jika Gagal

Jakarta (usmnews) – China menjalankan program makan siang gratis nasional yang mirip dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Program bernama Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students (NIPRCES) ini menyasar anak-anak usia 6–15 tahun di pedesaan.

Diluncurkan pada November 2011, program ini menyediakan menu bergizi untuk siswa sekolah dasar hingga menengah pertama. Makanan yang disajikan bervariasi sesuai musim, dengan bahan lokal sebagai sumber utama.

Sekolah peserta program diwajibkan menggunakan sayur dan bahan lokal seperti kol, kentang, jagung, ubi, dan sayuran hijau. Untuk sumber protein, mereka menyajikan daging ayam, tahu, dan kacang-kacangan.

Pemerintah China menerapkan standar ketat dalam pelaksanaannya. Setiap sekolah harus menyediakan minimal 25 jenis bahan makanan berbeda setiap minggu agar kualitas gizi tetap terjaga.

Berjalan Bertahap dan Tepat Sasaran

Pada 2021, setelah satu dekade berjalan, program makan siang gratis di China telah menjangkau 37 juta siswa di 120.000 sekolah di 28 provinsi. Program ini dijalankan secara bertahap dengan penyediaan makanan setiap hari.

Pemerintah mengawasi penyaluran dengan ketat, termasuk variasi menu dan kualitas bahan makanan. Sekolah wajib mengunggah foto makanan dan aktivitas makan siswa ke platform pengawasan nutrisi untuk memastikan transparansi.

Laporan juga mencatat asal bahan baku dari petani lokal agar rantai pasok program mudah dipantau dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hasilnya, program ini berhasil meningkatkan tinggi badan rata-rata anak di pedesaan hingga 6 cm, dibandingkan sebelum program dijalankan.

Sempat Ada Masalah dan Pejabatnya Dipecat

Program makan gratis di China sempat menghadapi sejumlah masalah. Pada 2012 dan 2014, muncul kasus penyelewengan dan keracunan makanan dalam pelaksanaannya. Pemerintah pun bertindak tegas dengan memecat pejabat yang menyajikan makanan di bawah standar untuk anak-anak.

Salah satu kasus terjadi ketika sekolah hanya menyajikan sepotong roti 20 gram dan susu 200 ml, jauh dari standar Kementerian Pendidikan. Pada 2024, lebih dari 1.200 orang dihukum karena menyelewengkan dana program gizi siswa pedesaan.

Sebagai respons, China memperketat aturan nasional pada 2025. Setiap bahan masakan kini wajib melalui uji laboratorium dan sampel makanan harus disimpan minimal 48 jam untuk keamanan.

Pemerintah juga menerapkan sistem dapur transparan berbasis internet, yang memungkinkan orang tua memantau proses memasak secara langsung melalui kamera.

Selain itu, kepala sekolah diberi tanggung jawab penuh dalam pengawasan, mulai dari anggaran makanan, kontrol mutu, hingga menerima masukan dari orang tua setiap semester.