Nasional
Kemendagri Konsinyering RKA 2026, Tito Tekankan Efisiensi

Bogor (usmnews) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26–28 September 2025. Kegiatan ini bertujuan menyusun perencanaan anggaran secara komprehensif dan selaras dengan kebijakan nasional.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, memimpin langsung forum tersebut. Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa setiap rupiah dalam anggaran Kemendagri dan BNPP harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Tito dalam keterangannya pada Minggu (28/9/2025).
Tito menekankan bahwa anggaran tahun 2026 wajib mendukung tiga program utama, yaitu:
- Program Prioritas Presiden, seperti:
- Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi
- Pengendalian inflasi
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pembangunan 3 juta rumah
- Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih
- Sekolah Rakyat
- Swasembada dan lumbung pangan
- Cek kesehatan gratis
- Penanganan sampah
- Fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi
- Program Prioritas Nasional
- Program Prioritas Kementerian
Selama konsinyering, seluruh unit kerja eselon I bersama jajaran eselon II Kemendagri memaparkan capaian dan kebutuhan anggaran masing-masing. Tito melakukan pendalaman terhadap setiap paparan untuk memastikan rencana kerja sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman, menyampaikan pemaparan pertama pada Jumat (26/9). Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Selain rapat teknis, konsinyering juga diselingi dengan agenda kebersamaan seperti makan malam bersama dan olahraga jalan pagi. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat koordinasi antarunit kerja, tetapi juga membangun sinergi yang solid di lingkungan Kemendagri dan BNPP.






