Indonesia Desak Malaysia Investigasi Penembakan WNI

Jakarta, (usmnews) – Anita Wahid, Wakil Indonesia di AICHR, meminta otoritas Malaysia menyelidiki penembakan yang menewaskan dua WNI. Insiden tersebut terjadi pada 24 Januari 2025, di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang melibatkan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

“Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta agar otoritas Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan dan mendalam atas kejadian ini,” tegas Anita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Anita menyampaikan permintaan itu dalam Sidang ke-40 AICHR di Langkawi pada 11-14 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Anita juga menyampaikan rasa prihatin mendalam atas kejadian tragis tersebut yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Lebih lanjut, Anita menekankan pentingnya untuk memastikan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. “Indonesia berharap agar Malaysia tidak hanya menyelesaikan kasus ini secara adil, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan mencegah kekerasan serupa,” ujar Anita.

Sebagai langkah awal, Malaysia telah memulai penyelidikan dan memeriksa enam aparat APMM yang terduga terlibat dalam kejadian penembakan tersebut. Mereka sedang mengenakan pelanggaran berdasarkan Akta Senjata Api 1960. Hasil dari penyelidikan ini rencananya akan tersampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.

Terkait insiden tersebut, ada dugaan bahwa kapal yang membawa WNI juga untuk penyelundupan manusia. Kementerian dan lembaga terkait di Indonesia saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan WNI dalam jaringan penyelundupan tersebut.

Anita juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pengarusutamaan hak asasi manusia (HAM) dalam praktik penegakan hukum. Rekomendasi ini berasal dari ASEAN Dialogue 2024, inisiatif Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran HAM dalam penegakan hukum.

Anita menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang berlebihan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertentangan dengan semangat dialog tersebut. “Praktik penegakan hukum yang berlandaskan HAM harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan aparat, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN,” tambahnya.

Sejak insiden penembakan ini, perhatian dunia internasional tertuju pada Malaysia dan bagaimana negara tersebut akan menangani kasus ini. Dengan adanya tekanan untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan, harapannya kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.