8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

Jakarta (usmnews), Dikutip dari Detikcom, Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, di mana jumlah korban tewas telah mencapai angka mengkhawatirkan yaitu lebih dari 66 ribu jiwa, sebuah inisiatif perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai mendapatkan respons dari berbagai pihak global. Yang mengejutkan, delapan negara mayoritas Muslim telah menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap rencana damai ini, sementara di sisi lain, kelompok Hamas masih menahan diri untuk memberikan komentar resmi, dengan alasan perlu waktu untuk mempelajari detail proposal yang ditawarkan.

Dalam sebuah pernyataan bersama, delapan negara yang memiliki kepentingan besar dalam konflik ini—yaitu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik keterlibatan aktif Amerika Serikat. Mereka menyatakan komitmen untuk bekerja sama secara konstruktif guna menyelesaikan konflik berkepanjangan ini dan mendorong implementasi penuh dari rencana perdamaian tersebut. Meskipun memberikan restu, negara-negara ini juga menyampaikan penekanan penting: perlunya mencegah pengusiran warga Palestina dari tanah mereka serta penolakan tegas terhadap rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Tepi Barat. Poin ini menunjukkan bahwa dukungan mereka disertai dengan syarat dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental Palestina.

Inti dari rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump mencakup 20 poin utama. Secara garis besar, proposal tersebut mendesak adanya gencatan senjata segera, disertai dengan tuntutan agar Hamas membebaskan seluruh sandera dalam waktu 72 jam setelah Israel memberikan persetujuan. Selain itu, rencana ini juga mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di Gaza. Meskipun proposal ini tidak secara eksplisit mewajibkan relokasi warga sipil keluar dari Jalur Gaza, substansinya secara efektif akan memaksa pembongkaran infrastruktur militer Hamas dan secara keseluruhan mengakhiri kekuasaan kelompok tersebut di wilayah tersebut.

Pihak Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyambut baik rencana tersebut, namun memberikan catatan tegas terkait aspek keamanan. Netanyahu menegaskan bahwa meskipun ia mendukung pemulangan sandera, militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam unggahan video di kanal Telegram resminya pada Selasa (30/9), yang menggarisbawahi prioritas keamanan dan kontrol militer Israel.

Di kubu Palestina, Hamas masih belum mengeluarkan tanggapan resmi. Seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi bahwa kelompoknya sedang melakukan diskusi internal mendalam bersama faksi-faksi lain, setelah menerima dokumen proposal dari mediator Mesir dan Qatar. Sementara itu, kelompok sekutu Hamas, Jihad Islam, telah secara terang-terangan menolak rencana damai tersebut, bahkan mencapnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina.” Penolakan juga datang dari sejumlah warga Gaza, yang melihat proposal Trump sebagai taktik semata untuk membebaskan sandera tanpa memberikan jaminan akhir perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata salah seorang warga, Abu Mazen Nassar, 52 tahun.

Respons positif datang dari sejumlah pemimpin Barat. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyambut baik inisiatif tersebut dan secara terbuka menyatakan bahwa Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Namun, Macron juga menyerukan agar Israel menunjukkan komitmen penuh dalam mematuhi rencana perdamaian tersebut. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, juga sependapat, menyebut proposal ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang” dan mengapresiasi peran aktif negara-negara Arab dalam memberikan tekanan kepada Hamas. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, tetap menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar yang berkelanjutan. Dari Asia, Perdana Menteri India, Narendra Modi, memandang rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan,” dan Australia juga menyuarakan dukungan, melihat proposal ini sebagai cerminan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa.

Terpisah, di Laut Tengah, Turki menunjukkan komitmennya terhadap misi kemanusiaan dengan menyatakan kesiapan untuk mengawal konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya bahkan telah mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak dalam misi Global Sumud Flotilla. Flotilla tersebut terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara serta bantuan makanan dan obat-obatan, meskipun insiden penangkapan tiga aktivis asal Mesir sempat dilaporkan di Kairo.

Di sisi lain, Otoritas Palestina (OP) di Tepi Barat memberikan sambutan baik terhadap rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump. OP menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi yang diusulkan. Pemerintah di Ramallah menyatakan keinginannya untuk membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik. Sebagai bagian dari komitmen ini, Otoritas Palestina juga berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan finansial kepada keluarga militan yang terlibat dalam serangan terhadap Israel.