27 Daerah di Aceh dan Sumatera Utara Masih Berstatus Tanggap Darurat Bencana: Prioritas Pemulihan Terus Dipacu

Semarang (usmnews) – Dikutip dari KOMPAS.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga Kamis, 18 Desember 2025, sebanyak 27 kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar) masih mempertahankan status tanggap darurat bencana.

Perpanjangan status ini menyusul rentetan bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang dan tanah longsor yang telah meluluhlantakkan wilayah tersebut sejak akhir November lalu.

Fokus Tanggap Darurat Fase Kedua

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa saat ini penanganan bencana telah memasuki fase kedua. Fokus utama tidak lagi hanya pada pencarian dan penyelamatan korban (SAR), melainkan bergeser ke upaya pemulihan awal (early recovery).

Langkah strategis yang tengah dikebut meliputi pembukaan kembali akses jalan yang terputus, distribusi logistik ke wilayah terisolir, serta pemulihan jaringan komunikasi dan listrik yang sempat lumpuh total.

“Per hari ini, masih ada 27 kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat. Bahkan, ada penambahan satu daerah yang memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap daruratnya demi memaksimalkan penanganan,” ungkap Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta.

Dampak Kemanusiaan yang Masif

Data terbaru BNPB per 19 Desember 2025 melukiskan skala kerusakan yang luar biasa. Total korban meninggal dunia di tiga provinsi terdampak telah mencapai angka memilukan, yaitu 1.068 jiwa.

Rinciannya mencatat Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan korban terbanyak (456 jiwa), disusul Sumatera Utara (366 jiwa), dan Sumatera Barat (246 jiwa). Selain itu, sebanyak 190 orang masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 537.000 warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal atau demi alasan keselamatan.

Kerusakan infrastruktur pun tak kalah parah. Lebih dari 147.000 unit rumah warga mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, mulai dari ringan hingga hancur total. Fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan tempat ibadah juga banyak yang tak luput dari amukan bencana.

Percepatan Pembangunan Hunian Sementara

Merespons kondisi pengungsi yang memprihatinkan, pemerintah pusat menargetkan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). BNPB menegaskan bahwa pembangunan ini akan segera dimulai di lokasi-lokasi yang telah dinyatakan aman, sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah masing-masing.

“Target utama kita adalah secepat mungkin memulai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Ini krusial agar warga bisa segera meninggalkan posko pengungsian dan mulai menata kembali kehidupan mereka,” tambah Abdul Muhari.

Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden yang meminta agar fase pemulihan tidak ditunda-tunda, mengingat potensi dampak ikutan seperti penyakit dan trauma psikologis yang bisa memperburuk kondisi para penyintas jika mereka terlalu lama berada di tenda pengungsian.

Pemerintah daerah di Aceh dan Sumut kini bekerja keras memetakan lokasi relokasi dan memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian baru tersebut.